Contoh Editorial Politik Harian Media Indonesia

Menyudahi Sengketa Ahok dan DPRD

Rabu, 08 April 2015

 

KESUMAT politik di gedung parlemen DKI Jakarta sepertinya kian menjadi-jadi. Setelah hak angket tidak memuaskan, kini giliran hak menyatakan pendapat yang akan dipakai DPRD DKI untuk membidik 'musuh politik' mereka, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Drama yang berawal dari terbongkarnya dana siluman Rp12,1 triliun yang diselipkan ke APBD 2015 itu pun bakal memanjang dan makin tak berarah. Episode itu, jika berlanjut, kian membuktikan bukan solusi yang dicari, melainkan pelampiasan syahwat politik semata.

Penggunaan hak menyatakan pendapat boleh jadi berujung maksud menggulingkan Ahok dari kursi Gubernur Jakarta. Itu seirama dengan hasil keputusan Tim Angket DPRD DKI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (6/4), yang dalam salah satu kesimpulannya meminta Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Gubernur Ahok dari posisinya. Itulah bukti bahwa dalam politik kebusukan akan diusahakan ditutupi dengan segala cara. Ahok dibidik karena ia dianggap sebagai pihak yang sudah terang-terangan membongkar patgulipat penganggaran yang dilakukan DPRD ke hadapan publik.

Alih-alih memikirkan rakyat, kini mereka lebih memilih sibuk menuntaskan dendam. Baik hak angket maupun hak menyatakan pendapat pun pada akhirnya hanya dimanfaatkan dengan semena-mena untuk kepentingan politik segelintir golongan. Hak-hak yang menjadi bagian fungsi pengawasan dewan itu tereduksi sedemikian dalam. Hak-hak milik DPRD yang mestinya punya muruah untuk menggugat kebijakan strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak kini malah dimaknai sebagai alat melindungi kepentingan politik yang sempit.

Nyaris tidak tersisa lagi niat mulia dari anggota dewan yang terhormat untuk menggunakan hak-hak tersebut demi urusan-urusan yang langsung berkelindan dengan kepentingan rakyat. Suara warga Jakarta yang menjadi konstituen mereka tak didengar. Hak-hak publik pun dibiarkan terbengkalai sebelum tujuan mereka tercapai. Lagi-lagi, publik hanya diberi tontonan kekisruhan para wakil rakyat di parlemen. Untuk kesekian kali, cuma kegaduhan yang bisa mereka tunjukkan. Jangankan berharap mereka melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran, untuk sekadar tenang pun sukar sekali mereka melakukannya.

Forum ini ingin mengingatkan kekisruhan yang menguras energi, baik eksekutif maupun legislatif, itu mesti cepat diakhiri. Jakarta butuh gerak pembangunan yang cepat untuk mengatasi ketertinggalannya dari ibu-ibu kota negara lain. Pun, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan untuk membuat warga Jakarta sejahtera. Tak mudah mewujudkan itu. Mau tidak mau, pemerintah dan seluruh elemen di Jakarta mesti fokus dan punya stamina tinggi karena problem yang mendera Jakarta tak sesederhana masalah yang membelit kota atau daerah lain.

Namun, apa jadinya bila fokus dan stamina itu justru dikuras untuk mengurusi ego dan syahwat politik tertentu? Itulah kenapa perseteruan DPRD versus Ahok harus diakhiri. Cara mengakhiri silang sengketa DPRD dan Ahok tentu tidak melalui hak angket. Baik DPRD maupun Ahok jangan mengumbar ego. Duduklah bersama untuk berkomunikasi. Tirulah mekanisme rapat konsultasi presiden dan DPR yang akhirnya bisa menyelesaikan perbedaan.

Dikutip dari editorial Media Indonesia edisi 8 April 2015

Contoh Editorial dari Harian Media Indonesia

Menata Ulang Sepak Bola Kita

Senin, 20 April 2015

DI mana-mana, sepak bola, seperti cabang olahraga lainnya, merupakan ajang meraih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung sportivitas. Namun, di negeri ini, sepak bola masih saja menjadi lahan pelampiasan syahwat para elite untuk terus cakar-cakaran berebut kekuasaan dengan mengorbankan prestasi. Minat publik menonton pertandingan sepak bola pun berbanding terbalik dengan apresiasi terhadap kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bila sepak bola sebagai tontonan semakin dicintai, sepak bola sebagai organisasi malah semakin dibenci.

Tidak mengherankan jika peringkat sepak bola kita pun terus berkubang di 'kasta bawah'. Indonesia berada di posisi 159 dari 209 negara dalam peringkat FIFA yang dikeluarkan awal April 2015 ini. Posisi Indonesia bahkan kalah dari Timor Leste. Negara baru yang pernah menjadi bagian dari Indonesia itu berada di peringkat ke-152 lantaran mengalami lonjakan 33 anak tangga. Karena itu, ketika Kementerian Pemuda dan Olahraga memutuskan untuk membekukan PSSI pada 17 April 2015, mestinya itu menjadi momentum awal untuk menata ulang sepak bola kita. 

Kendati alasan utama pembekuan itu ialah PSSI membandel dengan tetap mengikutsertakan Persebaya dan Arema Cronus di ajang Indonesia Super Leage (kini menjadi QNB League) yang tak lolos rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, alangkah bijak jika kita tak sekadar melihat dari sisi itu. Jebloknya prestasi sepak bola nasional dalam kurun lebih dari satu dasawarsa terakhir tak lepas dari salah urus PSSI. Di tangan para elite sepak bola yang mengelola sepak bola bak mengurus arisan dan proyek, gengsi kekuasaan jauh lebih berarti daripada prestasi.

Upaya Kemenpora melalui BOPI mendudukkan sepak bola nasional di level profesional mestinya layak disyukuri. Tidak mungkin sepak bola nasional beranjak menjadi industri dengan manajemen profesional jika banyak klub menunggak gaji pemain, pelatih, dan seluruh tim pendukung. Belum lagi kita bicara tunggakan pajak klub. Amat mustahil kita berbicara di level dunia jika mengurusi hal-hal elementer di klub yang menjadi dasar sepak bola profesional saja kita tidak punya kapasitas. Karena itu, keputusan pembekuan PSSI oleh Kemenpora mestinya bukanlah langkah terakhir. 

Ia justru menjadi langkah awal menata kembali soal apa yang salah dengan sepak bola kita. Pembekuan itu juga tidak boleh menjadi ajang 'balas dendam' dari pihak-pihak yang pernah sakit hati karena terdepak dari kepengurusan lama, saat dualisme masih terjadi. Keputusan untuk membentuk tim transisi harus disertai tekad mulia membangun sepak bola nasional secara lebih beradab. Karena itu, untuk membersihkan organisasi sepak bola dari para 'penumpang gelap', Menpora Imam Nahrawi harus memastikan tim transisi yang akan dibentuk untuk menata ulang sepak bola tidak diisi elite yang pernah terlibat perseteruan di PSSI.

Penggemar sepak bola yang jumlahnya ratusan juta di Republik ini pasti tidak menghendaki permainan terpopuler sejagat itu terus diatur organisasi yang rusak dan dipelihara seperti kartel. Publik sudah lelah menyaksikan elite sepak bola menjadikan  PSSI sebagai contoh peradaban formal manipulatif yang sangat mengabaikan peradaban kepatutan. Era seperti itu harus diakhiri. Sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas sebagai peradaban tidak boleh terus-menerus disepak-sepak elite yang mengurusinya.

Dikutip dari editorial Media Indonesia edisi Senin 20 April 2015

Hambatan Komunikasi Organisasi

A.    Hambatan Komunikasi Organisasi  

Di dalam komunikasi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi. Sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan atau receiver.
Menurut Ron Ludlow & Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif yaitu adalah (1992,p.10-11) :

1. Status effect
Adanya perbedaaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia.Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya.

2. Semantic Problems
Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini, sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian (misunderstanding) atau penafsiran (misinterpretation) yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi (miscommunication). Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh : pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai dan lain-lain.

3. Perceptual distorsion
Perceptual distorsion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya.

4. Cultural Differences
Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh : kata “jangan” dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup.

5. Physical Distractions
Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya : suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas.

6. Poor choice of communication channels
Adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya sambungan telephone yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas.

7. No Feed back
Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh : Seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para karyawan, dalam penerapan gagasan tersebut para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan seorang manajer.

B.     Hambatan Dalam Organisasi

Berikut ini adalah macam-macam hambatan dalam organisasi yaitu :

1.       Hambatan dari Proses Komunikasi yaitu hambatan yang timbul dari ketidak jelasan informasi yang akan disampaikan.

2.       Hambatan Fisik yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dsb

3.       Hambatan Semantik yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan

4.       Hambatan Psikologis yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan sengingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan

5.       Hambatan Manusiawi yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan

6.       Hambatan Organisasional yaitu tingkat hirarkhi, wewenang manajerial dan spesialisasi yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan.

7.       Hambatan-hambatan Antar Pribadi yaitu hambatan yang timbul antar pribadi didalam sebuah organisasi, biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi

Dari berbagai hambatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi itu tidak mudah dan memerlukan jalan yang sangat panjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi dan dalam aktivitas lainnya.Tetapi hambatan tersebut bukanlah menjadi satu-satunya penghambat dalam organisasi. Untuk memecahkan masalah hambatan tersebut diatas berikut ini diurakian cara mengatasi hambatan komunikasi :

1.       Memerikan umpan balik atau Feed Back yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan gagasannya sehingga tercipta komunikasi 2 (dua) arah

2.       Mengenai si penerima berita yaitu mengenali latar belakang , pendidikan serta kondisi penerima pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan.

3.       Susunlah secara terperinci apa, dan kapan informasi tersebut harus disampaikan dan kepada siapa informasi tersebut akan disampaikan.